Info terbaru:

     
PERTEMUAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN NASIONAL

Sebagai konsekuensi Indonesia yang terjun di pasar internasional dengan komoditas perkebunan yang menuntut berbagai hal, maka Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan mutu komoditas pertanian, seperti: International Plant Protection Convention (IPPC); Codex Alimentarius; World Trade Agreement (WTA) dan Carthagena Protocols serta yang berkaitan dengan lingkungan seperti KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992. Indonesia juga harus siap merealisasikannya sejak dari awal produksi sampai ke tangan konsumen.

Selain itu akibat dari diterbitkannya UU No.18/2004 tentang Perkebunan dan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah juga membawa perubahan penting dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis perkebunan. Pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor , dan regulator agar semua stakeholder yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan. Peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pembangunan perlindungan perkebunan. Oleh karena itu koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan perkebunan yang sinergi dan optimal.
Mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada terutama dalam ketersediaan dana dan SDM, maka dalam rangka meningkatkan sinergitas pelaksanaan perlindungan perkebunan, perlu adanya penyamaan persepsi dan gerak langkah yang terpadu antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diadakan "Pertemuan Nasional Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perkebunan".

Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan Nasional telah dilaksanakan di Hotel Topas, Bandung pada tanggal 3 - 6 Desember 2006. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili oleh Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktur lingkup Ditjen. Perkebunan atau yang mewakili, Kepala Dinas Perkebunan provinsi seluruh Indonesia yang sebagian besar diwakili oleh Kasubdin. Perlindungan Perkebunan dan Kepala BPTP/ BP2MB.

Para pakar yang memberikan paparan dan masukan adalah Prof. Dr. Ir. Kasumbogo Untung dari Fak. Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Dr. Nano Priatno Tenaga Ahli Ditjen Perkebunan bidang perlindungan perkebunan, Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo dari Fak. Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Ir. Irawan, MS. dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia dan Brigjen Drs. Bambang Sutrisno, SH, MM dari Biro Binpolsus PPNS SDEOPS Polri.

Pada pertemuan tersebut telah disepakati beberapa hal yang harus segera dilaksanakan serta dijabarkan oleh pusat dan daerah dalam bentuk rencana kegiatan sesuai kewenangan masing-masing dan dilaporkan serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan serta unit kerja terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan operasionalisasinya.

Kesepakatan tersebut antara lain:

  1. Langkah yang akan ditempuh dalam revitalisasi perlindungan perkebunan adalah: [1] penataan kelembagaan perlindungan perkebunan yang diawali dari pembenahan dan penataan UPT Perlindungan Perkebunan; [2] pengembangan SDM Perlindungan Perkebunan dan [3] pengembangan teknologi perlindungan perkebunan yang seirama dengan implementasi pengendalian hama terpadu pada perkebunan rakyat.
  2. Sasaran utama revitalisasi perkebunan adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, tebu, kapas dan jarak pagar. Provinsi dapat menyertakan komoditi lain yang menjadi unggulan daerahnya. Pada tahun 2007 sejumlah provinsi akan memperoleh dana untuk pengendalian OPT utama tanaman perkebunan. Untuk menjamin keberhasilan dan ketepatan sasaran, Provinsi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti pendampingan dalam operasional pengendalian serta pemantauan dan pelaporan hasil pengendalian.
  3. Setiap kesempatan akan dimanfaatkan membangun SDM perlindungan perkebunan berupa pengangkatan tenaga baru spesialisasi perlindungan perkebunan, pelatihan, pendidikan formal dll.
  4. Pengembangan teknologi perlindungan akan difokuskan pada pemanfaatan potensi musuh alami dan pengefektifan pengamatan serta pelaporan situasi OPT perkebunan.
  5. Dalam rangka pencegahan kebakaran kebun dan lahan setiap daerah perlu membentuk Tim Pencegahan Kebakaran. Pembukaan lahan untuk kebun yang sumber pembiayaannya dari Pemerintah, wajib dilaksanakan tanpa bakar dengan mengacu pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar tahun 2006.
  6. Kerjasama PPNS dengan POLRI dalam penanganan gangguan usaha perkebunan akan terus ditingkatkan dan diefektifkan sesuai dengan kewenangannya.
  7. Dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, jajaran perlindungan perkebunan perlu dibekali dengan pemahaman tentang SPS, HACCP, GAP, MRL dan peranan perlindungan perkebunan dalam memenangkan pasar global. Sebagai langkah pertama akan diupayakan agar komoditi unggulan perkebunan memenuhi standar mutu PRIMA III pada standar mutu komoditi ekspor yang diterbitkan Departemen Pertanian.
  8. Dikhawatirkan dua jenis penyakit yaitu Lethal Yellowing (LY) pada kelapa sawit dan penyakit Sugarcane Streak Mozaic Virus (SCSMV) pada tebu akan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat berarti. Untuk memastikan kehadiran penyakit LY serta mengetahui sebaran dan tingkat kegawatan penyakit SCSMV yang telah dipastikan keberadaannya di Indonesia, perlu ditingkatkan kerjasama dengan Pusat Penelitian (PPKS Medan dan Balitka Manado untuk kelapa sawit dan P3GI untuk tebu). Kerjasama ini juga perlu mencakup identifikasi dan teknik pengendalian yang tepat. Pencegahan penyebaran penyakit SCMV dan SCSMV tebu diarahkan pada semaksimal mungkin penggunaan bibit yang sehat (belum terkontaminasi) dan penggunaan varietas tahan.

 

kembali ke atas

PERTEMUAN KOORDINASI IKATAN PEMANDU LAPANG PERKEBUNAN INDONESIA (IPLPI)

Untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) di tingkat petani pasca Proyek IPM-SECP/PHT-PR, meningkatkan komunikasi dan saling tukar informasi serta Menyusun konsep pengembangan SL-PHT maka setiap tahun secara rutin Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan Pertemuan IPLPI.

Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia (IPLPI) merupakan wadah organisasi Pemandu Lapang komoditi perkebunan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2006 Pemandu Lapang yang telah dilatih berjumlah 1.107 orang dengan dana dari Loan ADB, APBN dan APBD. Petani yang telah dilatih melalui Proyek PHT-PR sebanyak 122.610 orang. Dengan potensi SDM terampil di bidang SL-PHT, maka pelaksanaan SL-PHT dapat diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia dan komoditi potensial lainnya.

Tahun 2006 merupakan pertemuan IPLPI ke tiga yang dilaksanakan di Hotel Cisarua Indah Bogor tanggal 27 s/d 29 November 2006 dan dihadiri oleh jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan, Pemandu Lapang (PL) dari 13 Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan (Perlindungan Perkebunan) yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Dalam pelaksanaan pertemuan IPLPI, Pemandu Lapang dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menyampaikan makalah yang bertema "Konsep Pengembangan SL-PHT di Daerah", makalah yang disampaikan oleh Dr. Ir. Surip Mawardi dari Puslitkoka Jember bertema "Pengembangan Usaha Ekonomis Dalam Kelompok di Suatu Kawasan Perkebunan" dan makalah yang disampaian oleh Nugroho Wienarto dari Yayasan Field Indonesia (LSM) bertema "Pemberdayaan Petani"

Sesuai dengan usulan tiap-tiap provinsi, disepakati Pengurus Pusat IPLPI berdomisili di satu provinsi, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk periode kepengurusan 2007 - 2010 Pengurus Pusat IPLPI akan berdomisili di provinsi Jawa Tengah.

Pengurus IPLPI Pusat periode 2007 - 2010 adalah :

Pelindung : Direktur Jenderal Perkebunan
Pembina : Direktur Perlindungan Perkebunan
Ketua : Mulyono, SP
Wakil Ketua : Jumaryadi, SP
Sekretaris 1 : Muji Slamet, SP
Sekretaris 2 : Sholeh, SP
Bendahara : Ir. Hadi Winarno.
Kepengurusan ini akan segera dilengkapi dengan Pengurus Provinsi.

Didalam pertemuan juga disepakati fungsi dari IPLPI yaitu sebagai mitra Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam sosialisasi dan implementasi PHT di tingkat petani perkebunan dan sebagai Organisasi profesi yang dapat memberi kontribusi berupa pemikiran maupun tindakan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan melalui kegiatan kepemanduan SL-PHT. Dalam mengaktualisasikan fungsi tersebut, IPLPI akan selalu berkonsultasi dengan Dinas yang membidangi perkebunan di masing-masing provinsi. Tahun 2007 IPLPI siap melaksanakan kegiatan kepemanduan SL-PHT di seluruh Indonesia.

Sebagai baku kepemanduan SL-PHT, jumlah pertemuan ditingkat petani minimal 16 (enam belas) kali pertemuan dengan paket materi SL-PHT secara utuh. Dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan petani dan dalam rangka memfasilitasi SL-PHT di luar provinsi eks PHT-PR/IPM-SECP, Pemandu Lapang yang ditunjuk perlu dilengkapi surat rekomendasi dari Direktorat Perlindungan Perkebunan.

kembali ke atas

 

PERTEMUAN PEMANTAPAN AGENS HAYATI OPT TANAMAN SEMUSIM, REMPAH DAN PENYEGAR


Pertemuan Fasilitasi Pengembangan Dan Pemantapan Agens Hayati Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim, Rempah Dan Penyegar dilaksanakan di Hotel Cisarua Indah Bogor pada tanggal 22 s/d 24 November 2006. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Direktur Perlindungan Perkebunan dan dihadiri oleh jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan, dari Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan/UPTD Perlindungan Tanaman Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, BP2TP Sumatera Utara, dan BPTP Jawa Timur.

Makalah yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah: (1) Prospek pengembangan parasitoid sebagai agens pengendali hayati di tingkat petani disampaikan oleh Dr. Ir. Dadan Hindayana dari Fakultas Pertanian IPB Bogor; (2) Sosialisasi penerapan agens pengendali hayati di tingkat petani oleh Agus Susanto, SP. Msi dari Fakultas Pertanian UNPAD Bandung; dan (3) Kendala penerapan agens pengendali hayati di tingkat petani dan alternatif pemecahannya oleh Dr. Ir. Mesak Tombe dari Balittro Bogor

Dari hasil diskusi dan masukan dari berbagai pihak, didapatkan rumusan sebagai berikut:

  1. Agens pengendali hayati (APH) yang diproduksi oleh Laboratorium Perlindungan Perkebunan sudah memenuhi persyaratan teknis untuk digunakan dalam pengendalian OPT Perkebunan. Dalam kaitan ini BPTP/BP2TP perlu menyiapkan baku operasional (standard operational procedure) yang mengatur prosedur produksi dan distribusi, standar mutu, keamanan penggunaan, penilaian efikasi dan sebagainya dari APH dibidang perkebunan. Selanjutnya Laboratorium Lapangan (LL)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bersama dengan Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) diusahakan untuk ikut mendukung revitalisasi perkebunan melalui penyediaan Agens Pengendali Hayati dan distribusinya sampai ke petani. Untuk mengawal pengembangan Agens Pengendali Hayati di LL/UPTD dan LUPH ditugaskan tenaga spesialis Pengawas Standar Mutu Agens Pengendali Hayati.
  2. Melihat prospeknya yang cukup baik, produksi APH perlu diperluas pada parasitoid dan predator OPT perkebunan. Selama ini produksi parasitoid dan predator masih terbatas untuk pengendalian beberapa jenis OPT saja, seperti penggerek batang tebu.
  3. Untuk mendukung upaya pengembangan dan pemantapan APH, perlu dibina kerjasama dengan Fakultas Pertanian melalui penyertaan mahasiswa tingkat akhir dalam mempelajari dan meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan teknologi pengembangan dan pemantapan APH.
  4. Kelangkaan SDM dengan spesialisasi APH perlu segera dipenuhi melalui pelatihan tenaga terampil dan rekrut tenaga ahli.
  5. Perlu peningkatan apresiasi petani terhadap APH. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sosialisasi APH dan SL-APH. Untuk kepentingan ini perlu disiapkan materi dan kurikulumnya. IPLPI dapat dilibatkan dalam penyiapannya.
  6. Jejaring antar laboratorium lintas provinsi dalam pengembangan APH perlu dikembangkan.
  7. APH yang diproduksi dan dikomersialkan oleh LL/UPTD, BP2TP/BPTP perlu diregistrasi secara legal oleh Komisi Pestisida
  8. Pengembangan APH masih beorientasi pada kepentingan proyek. Kedepan harus dipikirkan bagaimana agar pengembangan APH dapat lebih mandiri dan didasarkan pada kebutuhan nyata di lokasi. APH yang digunakan pun seharusnya adalah APH yang spesifik lokasi.
  9. Pengembangan APH diarahkan untuk mendukung proses produksi komoditi yang ramah lingkungan dan memenuhi tuntutan pasar global yang diekspresikan dalam GAP, HACCP dan sebagainya.
  10. Sangat mendesak untuk dikembangkan metoda evaluasi APH. Mengingat bahwa pengendalian hayati merupakan komponen utama dari PHT, aplikasi APH perlu diikuti dengan monitoring yang berkelanjuatan dan evaluasi berkala dari hasil kerja/keberhasilan aplikasi. Diharapkan narasumber dari Perguruan Tinggi / PUSLIT/BALIT dapat membantu penyiapan metoda tersebut.
  11. Pemanfaatan website Direktorat Perlindungan Perkebunan untuk sarana penyampaian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan perkebunan di pusat dan daerah harus lebih dioptimalkan.

kembali ke atas

 

Kapan waktu yang tepat untuk mengendalikan hama
penggerek buah kakao (PBK)…………….. ?


Ada lebih 500.000 KK petani di Sulawesi yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan budidaya kakao, hingga tahun 2006 areal pertanaman terus meningkat. Bahkan di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, lahan sawah telah berubah menjadi lahan kakao.

Meningkatnya areal pertanaman kakao di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan meningkatnya produktivitas, maupun harga kakao di pasar dunia. Di terminal kakao New York harga kakao asal Sulawesi terus menurun dari 250 USD menjadi 125 USD per ton, jauh dari harga kakao asal Pantai Gading yang 250-300 USD per ton.

Produktivitas dan harga kakao yang rendah ini selalu dihubungkan dengan adanya gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang salah satunya adalah hama Penggerek Buah Kakao /PBK (Conopomorpha cramerella).

Hama PBK dalam perkembangannya telah diyakini sebagai hama yang bersifat endemik pada kakao di Indonesia. Perubahan status yang tadinya epidemic menjadi endemik oleh Vanderplank (1963) disebut Verfiola effeck, yang hakekatnya adalah kehadiran hama PBK harus diterima dalam kaidah hidup berdampingan yang dimaknai sebagai penerimaan hama PBK dibawah ambang ekonomi.

Menurut Dr. Untung Surapati (Komisi Perlindungan Tanaman Departemen Pertanian/ Unhas, Makassar), strategi pengendalian PBK perlu dilakukan, dimana pada tanaman kakao dikenal adanya musim buah banyak dan musim buah sedikit. Pada saat musim buah sedikit, justru ditemukan populasi telur dan larva tertinggi yaitu masing-masing 4 telur dan 3 ekor larva per buah. Hal ini disebabkan karena pada musim buah sedikit hama hama PBK terkonsentrasi. Dan pada saat populasi PBK banyak inilah dilakukan pengendalian. Jadi lakukanlah pengendalian hama PBK pada saat musim buah sedikit.............!

Mengapa............?

Karena umur hama PBK hanya 40 hari, sehingga dengan pengendalian hama PBK siklus hidupnya bisa terputus. Pada musim buah banyak populasinya minimal atau rendah sehingga tidak mampu merusak buah yang banyak di lapangan.

Selanjutnya Dr. Ir. Untung Surapati menyatakan bahwa, apabila ingin mendapatkan tingkat serangan hama PBK 0 %, lakukanlah:

  1. Aplikasi insektisida satu kali pada saat buah panjang 6-8 cm kemudianbuah-buah tersebut di sarung
  2. Panen sering, buah yang masak langsung di jemur
  3. Pemangkasan dan pemupukan sesuai dosis anjuran

Persyaratan sarungisasi buah kakao untuk pengendalian hama PBK:

  1. Ukuran buah 6-8 cm atau pada saat buah mengandung air, karena:
  • Serangga PBK mulai meletakkan telur pada ukuran dan kriteria dimaksud
  • Serangan PBK bisa mencapai 0 % apabila dilakukan aplikasi 1 x insektisida yang telah direkomendasikan oleh Komite Pestisida sebelum sarungisasi.
  1. Dilakukan pada saat musim buah sedikit, karena:
  • Hama PBK lebih terakumulasi keberadaanya dan dapat memberikan jumlah populasi awal yang rendah pada saat musim buah banyak
  • Sarungisasi pada musim buah banyak tidak efektif karena serangan hama PBK bisa menjadi sangat tinggi karena banyak makanan yang tersedia di lapangan
  • Sarungisasi tidak efektif dan tidak ekonomis pada musim buah banyak, terutama apabila biji kakao kering hanya sekitar Rp. 8.000,-/kg.

kembali ke atas

PERTEMUAN NASIONAL MPTHI TAHUN 2006

Pertemuan Nasional Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI)yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 7 s/d 9 November 2006 dibuka secara resmi oleh Direktur Perlindungan Tanaman mewakili Dirjen Tanaman Pangan, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai eselon I dan II terkait Departemen Pertanian, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Kepala UPTD-PBTPH se Indonesia, PHP-POPT dan pemandu Lapnag SL-PHT perkebunan berprestasi, stake holder, LSM dan petani.

Pertemuan ini merupakan pertemuan yang keempat dan diharapkan dapat mempertemukan seluruh stakeholders terkait untuk saling bertukar informasi tentang arah kebijakan, perkembangan teknologi, antisipasi dan pemecahan permasalahan serta berbagi isu strategi terkini di bidang perlindungan tumbuhan dan hewan. Tema pertemuan nasional MPTHI adalah " Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Petani"

Pertemuan MPTHI yang pertama diselenggarakan di Solo pada tahun 2003, dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua di Yogyakarta pada tahun 2004 sekaligus Deklarasi wadah MPTHI dan pertemuan ketiga di Malang pada tahun 2005.

Pertemuan Nasional MPTHI bertujuan membangun wadah bagi seluruh pemangku kepentingan perlindungan produk pertanian untuk saling tukar pikiran dan bertukar informasi tentang arah kebijakan, perkembangan teknologi, antisipasi dan pemecahan permasalahan serta berbagi isu strategis terkini di bidang perlindungan tumbuhan dan hewan.

acara pokok pada pertemuan MPTHI adalah Pengesahan AD/ART, Logo dan Kepengurusan MPTHI. Selain itu juga dilaksanakan dua sidang pleno dan tiga sidang kelompok. Sidang pleno menyangkut pemaparan kebijakan perlindungan tumbuhan, hewan dan karantina. Direktorat Perlindungan Perkebunan menyajikan makalah berjudul "Kebijakan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dalam Menyongsong Era Globalisasi" yang disampaikan oleh Kasubdit Identifikasi OPT mewakili Direktur Perlindungan Perkebunan.

Diskusi kelompok dilakukan secara simultan yaitu:

  1. Kelompok I terdiri dari Petani dengan pokok bahasan: Penerapan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
  2. Kelompok II terdiri dari Eksportir dan Importir dengan pokok bahasan: Peran Eksportir dan Importir dalam mendorong Ekspor dan Impor Produk Pertanian;
  3. Kelompok III terdiri dari Produsen Pestisida dan Asosiasi Pengendali Hama dengan pokok bahasan: Peran Industri Pestisida dalam Penggunaan Pestisida yang aman dan peran Asosiasi Pengendali Hama.

Acara puncak Pertemuan Nasional MPTHI 2006 adalah Temu Wicara dengan Bapak Menteri Pertanian diawali dengan Peninjauan Pameran, Selanjutnya Bapak Menteri Pertanian mengukuhkan Pengurus Pusat MPTHI dengan Bapak Sutarto Alimoeso sebagai Ketua Umum. Dewan Penasehat MPTHI terpilih Bapak Mohammad Jafar Hafsah (Ketua) dan Dewan Pakar Bapak Sofjan Sudardjat (Ketua). Pengurus Pusat MPTHI dilengkapi lima Departemen, yaitu Departemen Pestisida dan Obat Hewan; Departemen Perlindungan Tumbuhan dan Hewan; Departemen Keamanan Pangan dan Hayati; Departemen Humas dan Publikasi serta Departemen Kelembagaan dan Kerjasama.

Bapak Menteri Pertanian juga memberikan Penghargaan kepada 7 orang Pengamat OPT dan Pemandu Lapang SL-PHT Perkebunan, 27 orang Pejabat Fungsional P-OPT/PHP Tanaman Pangan, 6 Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan serta 3 Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati Tanaman Pangan.

Rumusan hasil Pertemuan MPTHI yang terkait dengan perlindungan perkebunan antara lain:

  1. Kendala internal berupa serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan berupa konflik dan dampak anomali iklim(banjir, kekeringan dan kebakaran), merupakan faktor pembatas upaya peningkatan produksi perkebunan.
  2. Permasalahan perlindungan tumbuhan dan hewan yang masih perlu mendapat perhatian ke depan adalah jumlah dan kualitas SDM, bimbingan dan pendampingan petani, kelembagaan, teknologi terapan dan gangguan usaha perkebunan.
  3. Diharapkan MPTHI bersama penyuluh dan perusahaan pestisida berperan aktif didalam kegiatan perlindungan tanaman

kembali ke atas

 
 

Pembukaan Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan Nasional

Para pakar yang hadir

Peserta pertemuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua IPLPI

Presentasi Pemandu Lapang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi pakar dari IPB Bogor

Presentasi pakar dari UNPAD Bandung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah terserang hama PBK

Ulat dan dewasa PBK (Conopomorpha cramerella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temu Wicara dengan Bapak Menteri Pertanian

 

Pemaparan kebijakan perlindungan oleh Kasubdit Identifikasi OPT mewakili Direktur Perlindungan Perkebunan

7 orang Pengamat OPT dan Pemandu Lapang SL-PHT Perkebunan yang menerima penghargaan dari Bapak Menteri Pertanian

VERIFIKASI DAN PENGECEKAN AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (SEED GARDEN) DI PAPUA NEW GUINEA DALAM RANGKA PENANGANAN PENYAKIT LETHAL YELLOWING

Verifikasi dan pengecekan pada areal perkebunan kelapa sawit (Seed Garden) dilakukan di kebun induk (parent) milik New Britain Palm Oil Limited Plantations yang digunakan sebagai sumber benih, terutama yang di impor ke Indonesia serta mengambil sampel daun -daun muda pada pohon-pohon induk yang benihnya di kirim ke PT. Korindo Indonesia serta sampel benih yang siap akan di ekspor.

Kunjungan ini dilakukan karena pada bulan Desember 2005, Pusat Karantina Tumbuhan telah memusnahkan 100.000 (seratus ribu) butir benih kelapa sawit asal PNG yang diimport oleh Perkebunan Swasta (PT. Korindo) di Merauke provinsi Papua. Pemusnahan ini dilaksanakan karena berdasarkan hasil pengujian Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan terhadap sampel benih tersebut, ditemukan adanya Phythoplasma Group 16 SR IV, penyebab penyakit lethal yellowing. Terkait dengan hasil penemuan tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perkebunan mulai bulan Desember 2005 menghentikan sementara pemasukan benih kelapa sawit dan pollen dari Papua New Guinea.

Hasil pertemuan antara Karantina Indonesia (IAQA) dan Karantina Papua New Guinea (NAQIA) pada bulan Pebruari 2006, disepakati bahwa pihak Papua New Guinea akan segera melakukan pengujian benih dengan metode PCR dan hasilnya akan dilaporkan ke Indonesia. Hasil pengujian mereka yang dilakukan di Brisbane (Australia) tidak ditemukan adanya Pythoplasma. Berdasarkan laporan ini pada bulan Agustus 2006 Indonesia telah mengirimkan delegasi (Tim) ke Papua New Guine untuk mengecek kondisi lapangan sekaligus mengambil sampel untuk diuji bersama. Tim terdiri dari Badan Karantina Pertanian (2 orang), Direktorat Jenderal Perkebunan 2 orang (Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Perbenihan dan Sarana Perkebunan), Balitka-Manado 1 orang dan PPKS-Medan 1 orang.

Hasil yang diperoleh dari kunjungan tersebut antara lain:

  1. Tim Indonesia (16 orang) bersama dengan tim PNG yang berjumlah 9 orang, terdiri dari NAQIA, Dept of Foreign Affairs & Immigration, Dept Of Trade and Industry dan PNG Oil Palm Research Association (PNG - OPRA) melakukan kunjungan ke 8 Seed Garden dan areal pertanaman kelapa sawit milik NBPOL kemudian secara acak diambil 25 sampel tanaman, yang terdiri dari : 12 female oil palm parent involved in Korindo's order (June 2005), 12 oil palms not included in seed production dan2 male oil palm parent (Pisifera). Semua sample daun yang diambil di bagi 3 set, yaitu 1 set untuk diuji di Indonesia oleh BUS, 1 set untuk PNG yang di uji di Australia dan 1 set disimpan oleh PNG-OPRA. Selain sample daun juga diambil sample benih secara acak sebanyak 50 benih yang berasal dari 5 different crosses yang diorder oleh PT. Korindo. Benih ini dibagi 2 set, Yang 1 untuk Indonesia dan lainnya untuk PNG
  2. Berdasarkan hasil kesepakatan kedua tim ini, semua sample akan diuji oleh Indonesia dan PNG menggunakan PCR analysis. Time frame PCR analysis selama 2 minggu (sampai dengan 6 September 2006). Hasil testing di Indonesia yang dilakukan oleh BUS akan dilaporkan ke NAQIA oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan. Apabila hasil tes kedua negara berbeda seperti yang terjadi saat ini yaitu hasil analisa BUS ada 2 sampel yang hasilnya positif, maka Indonesia akan mengundang pakar yang di tunjuk oleh NAQIA untuk melakukan sequencing analysis secara bersama di Indonesian Quarantine Laboratory selama seminggu. Apabila hasilnya juga masih positive, maka IAQA dan NAQIA secara bersama melakukan testing dengan menggunakan sampel yang ke 3 selama 3 minggu.
  3. Pada saat kunjungan ke kebun sawit (Seed Garden dan Kebun Komersial serta Nursery) secara mata biasa tidak ditemukan gejala kuning khas pada tanaman kelapa sawit yang mengindikasikan adanya patogen Phytoplasma. Beberapa tempat yang menunjukan gejala kuning akibat karena kekurangan unsur mikro Mg dan ada areal yang sering tergenang terutama pada musim hujan.
  4. Pemilihan biji untuk dijadikan benih mulai dari lapangan sudah terseleksi dan dapat ditelusuri kembali karena semua tercatat dan diberi kode sehingga apabila ada komplain dari pembeli dapat segera ditelusuri benih tersebut di panen dari pohon induk yang mana dan hasil persilangannya karena semua pohon mempunyai nomor Registrasi. Dami Seed Production unit telah meperoleh sertifikat Internasional AS/NZS ISO 9001 : 2000 tentang management sumber genetika kelapa sawit, produksi benih dan pollen untuk di ekspor.

kembali ke atas

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH DITJEN. PERKEBUNAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

Kebakaran lahan dan kebun akibat pembukaan lahan hampir terjadi setiap tahun dan menimbulkan dampak negatif yaitu kerugian ekonomis dan ekologis yang cukup berat antara lain: menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya produktivitas lahan, terganggunya kesehatan masyarakat, terganggunya lalu lintas darat, air dan udara. Bahkan kebakaran yang meluas dan terus menerus dapat menyebabkan timbulnya asap yang cukup tebal hingga ke lintas batas negara tetangga dan dapat mempengaruhi hubungan politik antar negara. Masalah pencemaran asap ini telah menjadi perhatian dari negara-negara anggota ASEAN dan menghimbau untuk melakukan upaya harmonisasi dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas.

Berdasarkan pemantauan melalui data satelit yang dilakukan oleh berbagai Institusi menunjukkan bahwa selama ini terpantau sejumlah titik panas (hotspot) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran, sering terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Dari data yang ada diketahui bahwa tahun 2006 jumlah hotspot terbanyak dibandingkan 6 tahun terakhir, hal ini terjadi karena kondisi iklim di tahun 2006 lebih kering.

Upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh Tim Yustisi Terpadu adalah memproses beberapa perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran lahan antara lain:

Provinsi Riau:
1. PT. Subur Arum Makmur - Kab. Rokan Hulu
2. PT. Rido Anugrah Sentosa - Kab. Rokan Hulu
3. PT. Agro Sari Mas - Kab. Indragiri Hilir
Provinsi Kalimantan Barat:
PT. Mitra Aneka Rejeki - Kab. Pontianak
PT. Wilmar Sambas Plantation - Kab. Sambas
PT. Buluh Cawang Plantation - Kab. Sambas
PT. Mitra Inti Sejati Plantation - Kab. Bengkayang
Provinsi Jambi :
PT. Indosawit Subur - Kab. Batang Hari
Lahan Masyarakat - Kab. Batang Hari
Lahan Masyarakat - Kab. Tanjungjabung Timur
Provinsi Kalimantan Tengah:
PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada - Kab. Seruyan
PT. Agro Bukit - Kab. Kotawaringin Timur

Kegiatan yang telah dilakukan Ditjen Perkebunan:

  1. Melakukan sosialisasi Pembukaan lahan tanpa bakar dan sosialisasi Undang-undang No. 18/2004 ke Provinsi rawan kebakaran.
  2. Deteksi dini yaitu dengan memantau hotspot melalui situs Lapan.
  3. Pelatihan pengendalian kebakaran lahan kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor Fakultas Kehutanan Departemen Silvicultur yaitu pelatihan pengendalian kebakaran lahan/kebun angkatan IV yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus s/d 26 Agustus 2006 dan pelatihan pengendalian kebakaran melalui sekat bakar tanaman jarak pagar yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 16 September 2006.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Rawan Kebakaran antara lain adalah:

  1. Sosialisasi kepada Masyarakat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat serta Perusahaan Bidang Perkebunan di Kabupaten Rawan Kebakaran;
  2. Mengikuti apel Siaga Lapangan antisipasi kebakaran lahan dan hutan;
  3. Gelar Regu Pemadam Kebakaran yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan perkebunan;
  4. Deteksi dini kejadian kebakaran dan ground check, pemadaman dilakukan bersama-sama masyarakat;
  5. Koordinasi dengan PUSDALKARHUTLA dan BAPEDALDA;
  6. Pengadaan alat dan sarana, yaitu 1 unit Alat Pemadam Kebakaran, kapasitas 1800 ltr/menit, 1 unit Alat Pemadaman Kebakaran, kapasitas 2038 ltr/menit, GPS dan Komputer.

Rencana Kegiatan TA. 2007. Ditjen. Perkebunan telah mengalokasi dana sebesar Rp. 4,5 M untuk kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan/Kebun di Daerah Rawan Kebakaran ( 8 Provinsi 38 Kabupaten), Kegiatannya tersebut berupa :
1. Fasilitasi Penanganan Kebakaran Lahan/Kebun;
2. Rintisan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar;
3. Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran;
4. Sosialisasi Undang-undang No. 18/2004 dan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar;
5. Pelatihan Pengendalian Kebakaran untuk Petugas Provinsi dan Kabupaten.

kembali ke atas

Butir-butir kesepakatan
Pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan nasional

Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan Nasional tahun 2005 dilaksanakan dari tanggal 1 Desember sampai dengan 3 Desember 2005, dibuka oleh Direktur Jenderal Perkebunan a.i. yang diwakili oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Perlindungan Perkebunan bersama jajaran perlindungan perkebunan pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktur Budidaya Tanaman Tahunan, Direktur Budidaya Tanaman Semusim, Direktur Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar yang diwakili Kasubdit Tanaman Penyegar, Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kepala Dinas yang membidangi perkebunan dan Kasubdin/Kabid atau Kasi yang menangani perlindungan perkebunan propinsi NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Sultra, Malut, Papua, Kepala BP2TP Medan dan staf, Kepala BPTP Jombang, Kepala BPTP Pontianak, Kepala BPTP Ambon, Pelaksana/Satker PHT-PR Provinsi Sumut, Lampung, Kaltim, Sultra, dan Sulsel, serta petani alumni SL-PHT kakao Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan arahan Dirjen Perkebunan a.i., paparan Direktur Budidaya Tanaman Tahunan, Direktur Budidaya Tanaman Semusim, Direktur Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktur Perlindungan Perkebunan, Kabag Umum, Kabag Keuangan dan Perlengkapan, serta hasil pembahasan evaluasi kinerja perlindungan perkebunan tahun 2005, pengalaman petani alumni SL-PHT kakao Sumut, serta hasil diskusi selama pertemuan berlangsung, peserta pertemuan menyepakati :

1. Pemandu Lapang SL-PHT-PR yang masih honorer (APBN) sebanyak 130 orang diusulkan pengangkatannya sebagai CPNS untuk mengisi formasi tahun 2005. Rekapitulasi pendataan tenaga honorer 2005 ditandatangani oleh Kepala/Wakil Kepala Dinas Perkebunan/Kepala BPTP yang dilampiri formulir pendataan yang telah diisi oleh yang bersangkutan diterima Sekditjen. Perkebunan paling lambat tanggal 15 Desember 2005. Selama yang bersangkutan belum terangkat menjadi CPNS, honornya harus ditampung dalam APBN.

2. Bagi petugas-petugas honorer selain yang tersebut pada butir 1 yang didanai APBN dapat diusulkan tersendiri sesuai dengan formasi yang ada, dan bagi petugas honorer APBD diproses melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

3. Berita acara serah terima asset eks Proyek PHT-PR dari Satker PHT-PR ke Sekditjen Perkebunan tertanggal 2 Januari 2006 paling lambat diterima oleh Sekditjen. Perkebunan minggu kedua Januari 2006. Berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen PHT-PR yang diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan di tanda tangani oleh Sekditjen. Perkebunan. Asset tersebut diperuntukkan guna menunjang kegiatan perlindungan perkebunan.

4. Kegiatan perlindungan perkebunan agar diarahkan untuk mengawal pengembangan komoditas utama perkebunan dengan tetap memperhatikan komoditas lainnya.

5. Mulai tahun 2006 dana untuk pengembangan tebu, didalamnya termasuk untuk kegiatan perlindungan perkebunan.

6. Kegiatan perlindungan agar mengawal pengembangan komoditas jarak pagar yang mulai dikembangkan untuk dibudidayakan sebagai bahan biofuel.

7. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan perkebunan kepada masyarakat, seluruh petani alumni SL-PHT diharuskan untuk menyebarluaskan ilmu/ketrampilan yang telah diperoleh kepada petani lain yang belum mengikuti SL-PHT.

8. Laporan Triwulan hasil pengamatan OPT penting tanaman perkebunan dan perkembangan gangguan usaha perkebunan serta dampak anomali iklim (kebakaran, kekeringan dan banjir) per kabupaten akan disampaikan secara rutin dari provinsi ke Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan tembusan kepada BP2TP/BPTP.

9. Renstra Perlindungan Perkebunan tahun 2005 - 2009 menjadi acuan penyusunan kegiatan perlindungan perkebunan per tahun serta akan dievaluasi capaian kinerja dan permasalahannya setiap tahun dalam pertemuan nasional pelaksanaan kebijakan perlindungan perkebunan.

10. Pelaksanaan kegiatan Renstra perlindungan perkebunan tahun 2005 - 2009 di masing-masing provinsi pendanaannya berasal dari APBN Dekonsentrasi, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat serta sumber pendanaan lainnya.

11. Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan Nasional tahun 2006 akan dilaksanakan di provinsi Jawa Barat.

Demikian kesepakatan ini disusun untuk segera dilaksanakan dan dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan sesuai kewenangan masing-masing unit kerja perlindungan perkebunan, dan dilaporkan pada pemerintah provinsi serta dikoordinasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan unit kerja terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan operasionalisasinya.


Disepakati di Medan

Pada tanggal 3 Desember 2005

kembali ke atas

 


Bibit sawit yang terserang Phytoplasma pada serangan ringan (daun mulai menguning)

Bibit sawit yang terserang Phytoplasma pada serangan berat (daun kering selanjutnya mati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebakaran hutan di Riau

Kabut asap di Kalimantan

Pelatihan pengendalian kebakaran dengan sekat akar jarak pagar

Praktek pengukuran lahan yang terbakar

 

Pelaksanaan Proyek PHT-PR

Proyek PHT-Perkebunan Rakyat disepakati untuk diperpanjang pelaksanaannya sampai tanggal 31 Desember 2005 dan saat ini mendapat penilaian memuaskan dari ADB. Selama tahun 2004 telah dilakukan peningkatan kegiatan Farmer Driven Research, yang merupakan kegiatan untuk merangsang petani melakukan penelitian mandiri untuk mengetahui manfaat suatu perlakuan atau pembuktian hal yang ingin diketahuinya. Kegiatan PHT-PR komponen perkebunan dilaksanakan di pusat dan di 13 provinsi yaitu Sumut, Babel, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kaltim, Sulsel dan Sultra, pada 6 komoditi yaitu kakao, kopi, lada, teh, jambu mete dan kapas. Disepakati pula bahwa komoditi untuk PHT-PR Sumsel yang sebelumnya adalah lada, diubah menjadi kopi, hal ini disesuaikan dengan komoditas utama provinsi, terutama setelah Bangka Belitung menjadi provinsi terpisah dari Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Proyek PHT-PR sepanjang tahun 2004, adalah :

a. Pelatihan SL-PHT melalui program PHT-PR

Pada tahun 2004 telah dilatih 24.345 petani sehingga jumlah petani yang telah dilatih SL-PHT melalui proyek PHT-PR adalah 102.920 orang. Selain itu telah dilaksanakan pula pelatihan penyegaran terhadap alumni SL-PHT sejumlah 52.102 orang. Jumlah pemandu yang dimiliki sampai saat ini untuk mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut adalah 1.016 orang. Sedangkan jumlah petani yang telah memiliki kemampuan sebagai pemandu, atau dikenal sebagai petani Petandu adalah 102 orang. Pelatihan dengan pola SL-PHT mampu meningkatkan kemampuan petani untuk mengendalikan OPT dan telah menghasilkan peningkatan produktivitas tanaman antara 16 – 40 %. Sampai tahun ini diperkirakan penambahan pendapatan di tingkat petani sudah bernilai 99 milyar rupiah. Melihat keberhasilan ini maka pelatihan pola SL-PHT telah ditetapkan sebagai pola utama pembinaan petani perkebunan dalam bidang perlindungan, dan akan diperluas ke seluruh provinsi pada seluruh komoditi.

b. Short Term IPM Training

Short term pada Proyek PHT-PR tahun 2004 dilaksanakan di Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences [IPP-CAAS] Beijing, RRC yang dilaksanakan tanggal 25 Oktober s.d. 7 November 2005 dengan peserta sejumlah 14 orang dari provinsi Sumut, Lampung, Sumsel, Babel, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Sultra masing-masing 1 orang, serta dari pusat 3 orang.

c. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Teknis Petugas Pelaksanaa PHT Perkebunan

Pelatihan dilaksanakan atas kerjasama antara PHT-PR Litbang dengan Pusat Kajian PHT [PK-PHT] Institut Petanian Bogor [IPB] yang dilaksanakan tanggal 26–31 Juli 2004 dengan para peserta dari Puslit dan Balit Perkebunan serta masing-masing 1 orang dari Dirat Perlindungan Perkebunan, BPTP Jatim, Kalbar, Jawa Timur dan BPPTP Medan.

d. Pelatihan Pengendalian Hama Terpadu di Malaysia

Untuk meningkatkan kemampuan teknis petugas perlindungan perkebunan, oleh PHT-PR komponen Badan Litbang, telah dilaksanakan pelatihan untuk petugas dari bidang penelitian dan petugas teknis dari BPPTP Sumatera Utara dan BPTP Maluku masing-masing 1 orang. Pelatihan dilaksanakan di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia [MARDI] Serdang, Selangor-Malaysia.

e. Pengadaan Alat Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) Sulut dan Maluku Utara

Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mendukung pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pada unit Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) di Maluku Utara dan di Sulawesi Utara, melalui proyek PHT-PR telah dilaksanakan pengadaan peralatan laboratorium. Diharapkan dengan penambahan peralatan laboratorium ini kinerja kedua LUPH tersebut akan dapat menjadi lebih meningkat di waktu mendatang.

f. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

- Perbanyakan dan distribusi 7 judul buku pengenalan musuh alami OPT untuk mendukung pelaksanaan PHT sebanyak 40.200 eksemplar, dengan judul : 1] Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kopi; 2] Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao; 3] Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Lada; 4] Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Teh; 5] Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kapas; 6] Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Jambu Mete; 7] Pengendalian Hayati hama PBK dan Penghisap Buah dan Pucuk Kakao

- Pembuatan Film Dokumenter dan Filler PHT. Telah dibuat 6 Film Dokumenter SL-PHT pada komoditi kopi, kakao, kapas, lada, jambu mete, teh. Ada 6 judul Filler PHT yang berjudul : 1] Teknik sambung samping Kakao, 2] Konservasi Daerah Resapan Air Wilayah Perkebunan; 3] Pembuatan Pupuk Bokashi; 4] Pengendalian Hama Hellopeltis pada Teh; 5] Pengendalian Hama PBKo pd Kopi; 6] Teknik Sarungisasi Buah Kakao untuk Mengendalikan Hama PBK. Film dan filler telah dibagikan kepada seluruh Dinas Perkebunan Propinsi untuk disebar luaskan. Filler Teknik Sarungisasi Buah Kakao untuk Mengendalikan Hama PBK telah ditayangkan selama 30 hari untuk mendukung percepatan pengendalian hama PBK, di TVRI Pusat, TVRI Sulawesi Selatan, TVRI Sumatera Utara, TPI Pusat dan RCTI Regional Jawa Barat, Kalimantan, Bali, NTB, Sumatera dan Sulawesi.

g. Diseminasi Teknologi PHT

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan hasil penelitian PHT terbaru pada NLTR dan PAR dari kegiatan PHT-PR komponen Badan Litbang, dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petugas pemandu, yang selanjutnya akan diteruskan kepada petani melalui kegiatan SL-PHT. Diseminasi dilaksanakan di 5 (lima) wilayah Provinsi Bagpro PHT-PR yaitu di Jatim (kopi), Jabar (teh), Sulsel (kapas, kakao), Lampung (lada), NTB (jambu mete). Peserta adalah Pemandu Lapang dan Nara Sumber berasal dari Balittas, Puslit Koka, Puslit The dabn Kina, BPTP Lampung dan Balittro.

h. Pertemuan Koordinasi Proyek dan pembentukan IPLPI.

Pertemuan telah dilaksanakan pada tanggal 2–5 Desember 2004 , dihadiri oleh 175 peserta yg terdiri dari 115 orang Pemandu Lapang dari 13 Provinsi Bagpro PHT-PR, 13 Pimbagpro, Staf Bagpro PHT-PR Pusat serta staf Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta konsultan Bagpro PHT-PR/IPM-SECP. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pengukuhan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia [IPLPI], sebagai wadah organisasi dan forum komunikasi para pemandu lapang untuk membangun jejaring dan kerjasama antar pemandu lapang seluruh Indonesia.

i. Pengenalan Model Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) pada petani alumni PHT-PR

Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) perlu diperkenalkan kepada petani alumni SL-PHT agar dapat memperkuat kelembagaan petani alumni SL-PHT. Pemberdayaan petani akan mencapai hasil yang optimal apabila SL-PHT dan SKE dilaksanakan secara bersamaan dalam pembinaan petani. Untuk itu pada tahun 2004 SKE mulai diperkenalkan kepada para petugas pemandu lapang untuk selanjutnya disampaikan kepada kelompok-kelompok petani alumni SL-PHT. Pembekalan petugas pemandu lapang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan diseminasi teknologi di 5 wilayah.

 

 
     

Kembali ke Halaman Depan